Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo terbentuk, berulang kali ditegaskan akan terus berupaya meningkatkan investasi agar ekonomi tumbuh dan tingkat pengangguran serta kemiskinan dapat ditekan. Berbagai sektor investasi diandalkan pemerintahdiantaranya kelapa sawit sebagai penghasil CPO.
Bersama Malaysia, Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia, tahun 2014 produksi CPO Indonesia mencapai 31,6 juta tonnaik dari produksi tahun 2013 sebesar 27 juta ton. Negara tujuan ekspor CPO terbesar bagi Indonesia adalah utamanya negara-negara Eropa, disusul tujuan Tiongkok, Pakistan dan Amerika Serikat.
Kepada VOA di Jakarta, Jumat (28/8) aktivis Sawit Watch, Achmad Surambo mengatakan meski industri CPO mampu menciptakan lapangan kerja, kurangnya intervensi pemerintah berpotensi meluasnya konversi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menurutnya karena pemerintah terlampau memberi keleluasaan bagi pengusaha CPO.
“Dalam setahun itu hampir setengah juta hektar pertambahan perkebunan kelapa sawit sehingga yang terjadi konversi pangan menjadi perkebunan. Jadi kalau Anda datang ke wilayah-wilayah yang dulu kebun di Sumetara Utara, Jambi, Riau, beberapa wilayah di Papua itu dikonversi habis-habisan menjadi perkebunan,” ujarnya.
Selain itu ditambahkan Achmad, kurangnya pengendalian pemerintah membuat masyarakat daerah penghasil kelapa sawit semakin terhimpit oleh kekuasaan para pengusaha yang memiliki modal besar. Menurutnya selain memberi peluang bagi para investor untuk berinvetasi di Indonesia, pemerintah juga harus memberi kesempatan masyarakat untuk berinvestasi.
“Kalimantan Tengah, satu provinsi besar-besaran sekali melakukan pembangunan perkebunan, milik masyarakat untuk usaha kebun kelapa sawit itu tidak lebih dari sepuluh persen, bahkan kurang, di sana sekitar 1,3 juta mungkin milik masyarakat kurang dari 200 ribu hektar, reforma agraria dalam sepuluh tahun yang lalu itu tidak berefek,” tambahnya.
Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan meningkatkan pemasukan negara melalui sektor investasi tahun depan. Ia menegaskan berbagai kebijakan akan mendukung peluang bagi Penanaman Modal Asing atau PMA, dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN.
“Untuk PMA dan PMDN tahun depan akan ada kenaikan 14,5 persen nilainya Rp 594,8 trilyun dari tahun ini yang diperkirakan Rp 519,5 trilyun. Semua kebijakan pemerintah juga akan memberikan kepercayaan bagi investor,” katanya.
Sementara Menkpolhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kementeriannya akan mendukung kinerja tim ekonomi dalam kabinet pemerintah termasuk kinerja sektor investasi.
“Polhukam itu kerjanya adalah memberikan rasa aman untuk investasi apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini kegiatan ekonomi dunia malah tambah buruk, mereka membutuhkan rasa nyaman, rasa aman. Dan Polhukam akan menyiapkan itu, salah satu modal utama untuk memelihara pertumbuhan ekonomi kita ini yang paling besar 60-70 persen itu adalah dari APBN, yang lainnya itu kelihatan semua negara-negara juga melemah, kami punya kewajiban untuk mengamankan itu,” jelasnya.
