Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan ini untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran.
Azwar menjelaskan pengaturan pola bekerja WFH dan WFO (work from office) akan diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan tetap bekerja seperti biasa.
“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ungkap Azwar dalam siaran pers yang diterima oleh VOA.
Ia mencontohkan, instansi pemerintah yang bekerja 100 persen WFO adalah yang bergerak di bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu execellent dalam segala situasi,” jelasnya.
Azwar menjelaskan, kebijakan bekerja separuhnya dari rumah diberlakukan kepada para ASN di bidang kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, dan analisis.
“Instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal atau paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” paparnya.
Ia mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Pengamat: Arus Mudik dan Balik Lebaran Lebih Baik dari Tahun Lalu
Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai arus mudik dan balik lebaran pada tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun lalu. Menurutnya, wajar jika ada sedikit kemacetan dan kepadatan pada jalan atau rute yang dilewati pada arus mudik dan lebaran.
“Saya kira arus balik saat ini terbilang lancar, termasuk juga arus mudiknya, karena sebetulnya dengan volume kendaraan yang meningkat pesat maka bila terjadi perlambatan, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Agak ironis justru kalau misalnya volume kendaraannya meningkat tapi kelancarannya juga diharapkan sama dengan hari-hari biasanya, sehingga menurut saya hal wajar apabila sedikit terjadi perlambatan,” ungkapnya kepada VOA.
Ia pun mengakui kinerja pemerintah yang cukup baik pada tahun ini, sehingga tingkat kecelakaan yang terjadi pada arus mudik dan balik turun signifikan.
“Kita bersyukur bahwa tingkat kecelakaan tahun ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2023 lalu. Turunnya itu bahkan mencapai 50 persen lebih sehingga kita patut mengapresiasi pada kerja pemerintah yang berhasil menurunkan angka kecelakaan pada saat mudik,” jelasnya.
Lebih jauh ia menilai bahwa penerapan kebijakan WFO bagi sebagian ASN selama dua hari diyakini bisa mengurai kepadatan volume lalu lintas pada puncak arus balik nanti.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pun mengakui bahwa manajemen arus mudik dan balik lebih baik daripada tahun lalu.
Namun, Djoko menyoroti masih banyaknya travel gelap yang beroperasi pada musim lebaran tahun ini. Ia mencontohkan kecelakaan KM 58 di Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan 12 penumpang yang berada di dalam satu unit Daihatsu Gran Max, Sabtu (6/4). Setelah dilakukan penyelidikan baru diketahui bahwa mobil yang sedianya akan mengantarkan penumpang ke Ciamis, Jawa Barat, tersebut merupakan bagian dari layanan penyedia jasa travel gelap.
Menurut Djoko, kemunculan travel gelap ini sebagai dampak dari gagalnya pemerintah menyediakan sarana transportasi publik di daerah.
“Pemerintah gagal menyediakan angkutan umum di daerah, yang baru bisa (berhasil) itu angkutan umum antar kota, kereta, bus AKAP, travel antar kota. Tetapi ketika di desa tidak ada angkutan lagi, dan di perkotaan sudah minim, ya dampaknya travel gelap muncul,” ungkap Djoko.
Menurutnya, kemunculan travel gelap bukan hanya pada masa lebaran saja, tapi hampir setiap hari dan pada berbagai rute. Ia mengatakan, kehadiran mereka dikarenakan tingginya permintaan dari masyarakat. Ia pun menyayangkan bahwa pemerintah tidak membenahi angkutan umum di daerah, dan memberantas travel gelap.
“Bahkan travel gelap dari Jakarta-Madura ada setiap hari, tarifnya sama dengan bis. Cuma bedanya mereka dijemput di tengah kota, lalu diantar sampai ke tempat tinggal, kalau bus kan kita harus ke terminal dan tidak sampai rumah masing-masing,” katanya.
“Yang penting itu adalah bagaimana pemerintah membenahi angkutan umum di daerah, itu kata kuncinya. Munculnya travel gelap karena transportasi di daerah itu buruk. Jadi itu tidak bisa diberantas, karena ada kebutuhan. Kalau dulu travel gelap bisa diberantas, sekarang kalau diberantas terus dibalik tanya ke pemerintah mau naik apa di daerah? Bingung jawabnya pemerintah,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum