Partai –partai politik pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam koalisi merah putih saat ini telah menduduki kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Lima kursi pimpinan DPR semuanya dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mengkhawatirkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi –Jusuf Kalla khususnya terkait legislasi dan penganggaran.
Koalisi ini menurutnya sangat mungkin menghambat kebijakan penting Joko Widodo atau Jokowi ketika memimpin pemerintahan.
Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang saat ini memiliki kursi terbanyak di parlemen menurut Ikrar tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Anggota parlemen lanjutnya harus mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok.
“Mereka bereforia politik yah seolah-olah karena mereka berada di dalam kekuasaan parlemen karena koalisi merah putih menjadi mayoritas di parlemen kemudian bisa berbuat sesuka hati mereka. Harusnya mereka mengingat dengang-dengung yang mereka katakan politik Indonesia itu adalah sistem perwakilan dengan pemusyawaratan rakyat tetapi mereka ganti dengan yang lebih berat,” kata Ikrar Nusa Bakti.
Anggota DPR dari PDIP Aria Bima, mencurigai ada upaya Koalisi Merah Putih untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi .
Dia mengatakan penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.
Politisi dari Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan Koalisi Merah Putih menegaskan tidak akan mengganjal atau menghalangi program pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Menurutnya kekuatan Koalisi Merah Putih di DPR tidak dipersepsikan untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Koalisi Merah Putih tambahnya hanya akan mengkritik pemerintah Jokowi-JK jika ada program pemerintah yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan bagi rakyat.
“Ini bukan untuk menjegal pemerintah, Koalisi Merah Putih ada sebagai penyeimbang. Kalau kebijakan pemerintah baik untuk rakyat, sesuai dengan keinginan rakyat, kita dukung,” kata Martin Hutabarat.
