Tautan-tautan Akses

PR Mendesak Jokowi: Kenaikan Harga BBM dan Pembentukan Kabinet


Presiden terpilih Joko Widodo berbicara pada media dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta (21/8). (Reuters/Darren Whiteside)
Presiden terpilih Joko Widodo berbicara pada media dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta (21/8). (Reuters/Darren Whiteside)

Jokowi telah membentuk tim penasihat papan atas untuk menangani transisi kekuasaan, memilih kabinet dan mempersiapkan peta kebijakan.

Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo akan duduk bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minggu depan dengan harapan dapat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum penyerahterimaan kekuasaan pada Oktober, sebuah langkah yang akan membantu meringankan beban anggaran akibat biaya subsidi.

Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (21/8) yang memenangkan Jokowi, pasar Indonesia pada Jumat menyambut positif dengan kenaikan nilai tukar rupiah dan obligasi pemerintah, sementara harga-harga saham mencapai peningkatan tertinggi dalam 15 bulan terakhir sebelum berubah negatif.

Dengan tersingkirnya kendala hukum, Jokowi diperkirakan akan mundur segera sebagai gubernur Jakarta untuk lebih fokus pada transisi pemerintahan.

Termasuk dalam daftar teratas agenda Jokowi untuk ditanggulangi adalah menggelembungnya tagihan subsidi BBM yang menggerus anggaran yang sudah ketat dan mengancam kepercayaan investor dengan memperlebar defisit transaksi berjalan.

"Saya memerlukan ruang anggaran," ujar Jokowi pada wartawan, Jumat. "Jika kita dapat melakukan (kenaikan harga BBM) sekarang, bebannya akan berkurang."

Seorang juru bicara kepresidenan mengatakan Presiden Yudhoyono akan bertemu penggantinya minggu depan.

Jokowi dan Presiden Yudhoyono telah melakukan pertemuan pribadi beberapa kali mengenai peningkatan harga BBM dan berencana memberlakukan langkah itu September, menurut dua sumber yang memahami isu tersebut kepada kantor berita Reuters bulan lalu.

Subsidi-subsidi telah mendorong defisit anggaran mendekati batas 3 persen yang diperbolehkan undang-undang, meninggalkan ruang yang sempit bagi program-program baru Jokowi.

Ia mengatakan bulan lalu ingin menggeser anggaran untuk subsidi BBM -- yang mencakup sekitar 20 persen dari anggaran -- untuk bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan dan pertanian.

"Menghapus subsidi-subsidi BBM adalah ujian kunci bagi Jokowi ketika berkuasa. Ia harus melakukannya secara bertahap, bukannya sekaligus," ujar Wellian Wiranto, ekonom dari OCBC Bank di Singapura.

Agenda teratas lainnya bagi Jokowi adalah pembentukan kabinet, yang menurutnya akan didominasi oleh para teknokrat.

Ia mengatakan akan mulai membuat pilihan-pilihannya pada pertengahan September dan mengumumkan kabinetnya tak lama setelah pelantikan pada 20 Oktober.

"Kita lihat berapa banyak kementerian yang kita perlukan, apakah kita perlu merampingkan atau menggemukkan apa yang kita punya sekarang," ujarnya.

Jokowi telah membentuk tim penasihat papan atas untuk menangani transisi kekuasaan, memilih kabinet dan mempersiapkan peta kebijakan.

Tim ini dipimpin oleh Rini Soemarno, pengusaha berpengaruh lulusan AS yang pernah menjadi menteri perdagangan dan mantan kepala PT Astra International, distributor kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. (Reuters)

Recommended

XS
SM
MD
LG